Rencana Kerja Jangka Menengah Tahun 2017/2018 Format Words

RKJM adalah singkatan dari rencana kerja jangka menengah yang mana didalamnya terdapat program yang sudah direncanakan untuk jangka menengah, dan RKJM ini merupakan salah satu kelengkapan adminitrasi sekolah atau kepala sekolah.

Rencana Kerja Jangka Menengah Tahun 2017/2018 

Adapaun isi secara garis besar tentang Manfaat dan Tujuan RKJM bisa bapak/ibu disimak pada uraian singkat dibawah ini :

1.  Manfaat Penyusunan RKJM

Penyusunan RKJM merupakan suatu hal yang sangat penting, karena RKJM dapat digunakan
sebagai:
1.1.  Pedoman kerja (kerangka acuan) dalam mengembangkan sekolah/madrasah;
1.2.  Dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah/madrasah; serta
1.3.  Bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah/madrasah.

2.  Tujuan Penyusunan RKJM

Tujuan utama penyusunan RKJM adalah agar sekolah/madrasah dapat mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah/madrasah dapat dicapai.

Download RKAS ,RKJM dan RKT

RKJM juga menjamin bahwa semua program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sekolah / madrasah sudah memperhitungkan harapan-harapan pemangku kepentingan dan kondisi nyata sekolah/ madrasah. Oleh sebab itu, proses penyusunan RKJM/M harus melibatkan semua pemangku kepentingan.

Ciri-ciri Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKJM) yang baik, adalah:

• Terintegrasi, yakni mencakup perencanaan keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh sekolah/madrasah;
• Multi-tahun, yaitu mencakup periode empat tahun;
• Dimutakhirkan, artinya setiap tahun terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan terakhir;
• Multi-sumber, yaitu mengindikasikan jumlah dan sumber dana masing-masing program. Misalnya dari BOS, APBD Kabupaten/Kab. , sumbangan dari masyarakat atau sumber lainnya;
• Disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/ madrasah dan  dewan pendidik dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya;
• Pelaksanaannya dimonitor oleh komite sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan yang lainnya.
• 3. Landasan Hukum
• Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 8 dan 48
• Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang bStandar Nasional Pendidikan dalam Pasal 49 dan 53
• Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Angka 4a poin 1 dan 2
• Kepmendiknas 129a Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan